Pengadilan Agama Blitar Kelas IA terus mengukuhkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Ana Susanti, Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Blitar, secara aktif mengikuti Pendampingan Pendaftaran dan Pengisian Dokumen bagi Calon Peserta Uji Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe B. Kegiatan penting ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 19 November 2026, dari ruang kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Blitar, menandai langkah progresif institusi dalam menjaga akuntabilitas.

Peningkatan kompetensi PPK menjadi krusial mengingat peran strategisnya dalam memastikan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran negara. Agenda ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung RI untuk membekali seluruh aparatur peradilan dengan kapabilitas mumpuni sesuai standar regulasi yang berlaku. Pimpinan Pengadilan Agama Blitar Kelas IA secara konsisten mendorong setiap pegawai untuk terus mengembangkan diri, sejalan dengan tuntutan birokrasi modern yang bersih dan melayani.

Kasub Umum Ikuti Pendampingan Uji Kompetensi PPK

Pendampingan ini berfokus pada aspek teknis pendaftaran dan pengisian dokumen yang menjadi prasyarat utama bagi calon peserta uji kompetensi PPK Tipe B. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta prosedur administrasi yang akurat. Partisipasi aktif Ana Susanti dalam sesi ini diharapkan dapat mematangkan persiapan untuk menghadapi uji kompetensi, sekaligus memperkuat pemahaman praktis dalam implementasi kebijakan pengadaan di lingkungan peradilan.

Dengan adanya peningkatan kapasitas PPK, Pengadilan Agama Blitar Kelas IA berupaya menghadirkan pengelolaan anggaran yang semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena memastikan setiap rupiah dana publik digunakan secara tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan. Kualitas layanan internal pun turut terangkat, menjamin operasional peradilan berjalan optimal tanpa hambatan berarti.

Sebagai satuan kerja yang telah menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Pengadilan Agama Blitar Kelas IA menegaskan kembali ikhtiar berkelanjutan untuk merawat dan menegakkan budaya kerja berintegritas tinggi. Partisipasi dalam pendampingan uji kompetensi PPK ini merupakan wujud komitmen dalam melangkah pasti menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Institusi ini senantiasa membuka diri terhadap peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas publik, demi terwujudnya peradilan yang modern dan terpercaya.