Panitera Pengadilan Agama Blitar, Margono, menunjukkan komitmen institusi dalam mendukung inklusivitas dengan menghadiri Rapat Koordinasi Akhir Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Blitar Tahun 2027-2029. Agenda penting ini berlangsung di Pendapa Ageng Hand Asta Sih Srengat, Jalan Raya Togogan, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Selasa, 17 November 2026, sejak pukul 09.00 hingga selesai. Kehadiran Pengadilan Agama Blitar menegaskan peran aktif peradilan dalam sinergi lintas sektor mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar bersama berbagai pemangku kepentingan terkait, mencerminkan upaya kolektif pemerintah daerah merancang kebijakan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Partisipasi Pengadilan Agama Blitar merupakan tindak lanjut arahan Mahkamah Agung RI memastikan akses keadilan setara bagi semua warga negara, termasuk kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan, mengamanatkan peradilan menyediakan fasilitas dan prosedur ramah disabilitas.

Dalam forum tersebut, Margono turut serta dalam pembahasan substansi teknis penyusunan RAD, memberikan masukan dari perspektif hukum dan layanan peradilan. Diskusi meliputi berbagai aspek krusial, mulai dari aksesibilitas fisik, layanan informasi, bantuan hukum, hingga perlindungan hak-hak sipil penyandang disabilitas. Rencana aksi untuk periode 2027-2029 ini diharapkan menjadi panduan komprehensif bagi seluruh organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan program-program berpihak pada penyandang disabilitas secara terstruktur dan berkelanjutan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini memiliki dampak signifikan bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar. Dengan adanya RAD yang terintegrasi, diharapkan akses mereka terhadap layanan publik, termasuk layanan peradilan, akan semakin mudah dan tanpa hambatan. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan setiap individu memperoleh hak-haknya secara penuh, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi. Inisiatif ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan suportif.

Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, sebagai institusi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), secara konsisten menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap aspek pelayanan. Keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan keadilan yang merata dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengadilan Agama Blitar terus berupaya merawat budaya kerja berintegritas tinggi dan melangkah pasti menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan senantiasa membuka diri terhadap kolaborasi dan inovasi demi pelayanan prima yang inklusif dan akuntabel.





