Sekretaris dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Blitar mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali pada Jumat, 10 April 2026, pukul 09.00 WIB secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini membahas rencana permohonan akses keluar-masuk serta pemotongan pohon di area yang akan dibangun Kantor Pengadilan Agama Blitar, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari instansi pusat dan daerah.
Rapat tersebut digelar berdasarkan surat resmi BBPJN Jawa Timur–Bali tertanggal 9 April 2026. Dalam agenda itu, peserta diminta memaparkan rencana teknis terkait pembukaan akses jalan serta penataan lingkungan kantor, termasuk aspek lokasi, waktu pelaksanaan, metode pekerjaan, hingga dokumentasi pendukung.
Perwakilan BBPJN Jawa Timur–Bali menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam memastikan setiap rencana pemanfaatan bagian jalan nasional berjalan sesuai regulasi. “Kami berharap setiap pihak dapat menyampaikan paparan secara komprehensif agar proses perizinan dan pelaksanaan berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Blitar, Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur, hingga Satuan Kerja PJN menjadi kunci dalam menjaga keselarasan antara kebutuhan infrastruktur dan kepentingan publik. “Sinergi ini penting agar tidak terjadi kendala di lapangan,” imbuhnya.
Sekretaris Pengadilan Agama Blitar melalui partisipasinya dalam forum tersebut menekankan kesiapan institusinya dalam mendukung penataan akses yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa rencana ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat pencari keadilan yang datang ke kantor.
Sebagai informasi, permohonan akses keluar-masuk dan penataan lingkungan kantor Pengadilan Agama Blitar merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Selain itu, langkah pemotongan pohon yang direncanakan juga mempertimbangkan aspek keselamatan serta penataan ruang yang lebih representatif bagi pengguna layanan.
