Blitar, 31 Oktober 2025 – Kesekretariatan Pengadilan Agama Blitar mengikuti rapat kerja secara virtual bersama Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Gedung Baru Pengadilan Agama Blitar.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Media Center Pengadilan Agama Blitar dan diikuti oleh jajaran kesekretariatan, dengan agenda utama membahas perkembangan dan rencana lanjutan pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Blitar.
Rapat ini diselenggarakan sebagai langkah koordinatif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana strategis dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Agama Blitar menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif antara kesekretariatan dan tim Pokja agar setiap tahapan kegiatan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.
Agenda rapat meliputi pembahasan progres pelaksanaan fisik, evaluasi administrasi kontrak, serta penajaman kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembangunan. Selain itu, turut dibahas sinkronisasi antara dokumen teknis dan laporan pelaksanaan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring serta kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Dalam arahannya, Ketua Pokja menekankan perlunya disiplin terhadap jadwal dan rencana kerja yang telah disusun agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target tahun anggaran berjalan. Ia juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran data dan dokumentasi proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan teknis.
Tim Pokja memaparkan hasil koordinasi terbaru dengan pihak terkait, termasuk evaluasi atas progres kegiatan di lapangan dan penyusunan laporan pendukung. Rapat juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul dalam proses pembangunan serta membahas langkah mitigasi yang akan diterapkan guna menjaga kesinambungan proyek.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Blitar dalam mewujudkan pembangunan gedung baru yang representatif, fungsional, dan sesuai standar pelayanan publik peradilan agama. Dengan sinergi yang kuat antara kesekretariatan dan Pokja, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, serta sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Rapat virtual ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan perencanaan tetap dapat dilakukan optimal meski melalui media daring, tanpa mengurangi ketelitian dan ketepatan dalam setiap proses pengambilan keputusan.
