Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blitar beserta staf menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Blitar pada Selasa, 28 Oktober 2025. Undangan resmi kegiatan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Blitar, merupakan agenda strategis dalam peningkatan kualitas layanan publik Kota Blitar. Kegiatan dimulai pukul 09.15 WIB bertempat di Ruang Sasana Praja, Kantor Pemerintah Kota Blitar, Jalan Merdeka No. 105, Kepanjenkidul.

Kegiatan ini digelar dalam rangka persiapan kunjungan lapangan Tim Penilai Kota Anti Korupsi dari KPK RI. Seluruh instansi penyedia layanan di MPP, termasuk Pengadilan Agama Blitar, hadir sebagai wujud dukungan terhadap upaya pemerintah kota dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang efektif, bersih, dan berintegritas. Semangat kolaboratif sangat terasa di ruangan, mencerminkan persatuan dalam memerangi potensi penyimpangan pelayanan publik.

Dalam agenda ini, Pemerintah Kota Blitar memaparkan capaian serta tindak lanjut teknis terhadap kekurangan yang masih perlu diperbaiki di MPP. Materi mencakup integrasi sistem layanan, peningkatan fasilitas yang ramah masyarakat, hingga urgensi penerapan standar anti korupsi pada setiap lini pelayanan. Seluruh peserta tampak serius menyimak arahan, demi memastikan pelayanan yang diberikan selalu memenuhi standar terbaik.

Pengadilan Agama Blitar sebagai lembaga yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat memiliki komitmen kuat untuk tetap menjunjung integritas sebagai nilai utama. Panitera Muda Hukum menegaskan bahwa aparatur peradilan memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan masyarakat, melalui pelayanan yang transparan, cepat, dan tidak bertele-tele. Integritas bukan sekadar slogan, tetapi prinsip yang harus hidup di setiap tindakan.

Suasana kegiatan berjalan profesional. Interaksi antarinstansi mengalir dengan baik, menunjukkan kesiapan untuk bergerak bersama menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan bebas dari praktik yang dapat merugikan masyarakat. Sikap aktif para peserta menggambarkan keseriusan dalam menjaga nama baik instansi masing-masing.

MPP Kota Blitar sendiri merupakan etalase pelayanan publik yang terintegrasi, hadir untuk memudahkan warga dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi hanya dalam satu lokasi. Kehadiran layanan Pengadilan Agama Blitar di MPP merupakan komitmen, bahwa lembaga peradilan terus mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Semua dilakukan demi pelayanan yang lebih ramah, efektif, dan pasti.

Menjelang penilaian dari KPK RI, seluruh instansi didorong untuk memperkuat koordinasi dan pembenahan yang diperlukan. Pemerintah Kota Blitar berharap setiap unsur pelayanan siap menampilkan kinerja terbaik pada kunjungan lapangan nanti. Langkah ini bukan hanya untuk memperoleh penilaian baik, tetapi demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas.

Kegiatan kemudian ditutup dengan komitmen bersama bahwa pemberantasan korupsi dimulai dari pelayanan publik yang jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Agama Blitar menyatakan kesiapan untuk terus menjadi bagian penting dalam menjaga integritas layanan di Kota Blitar. Karena pelayanan yang baik bukan hanya memberi solusi, tetapi juga menghadirkan rasa percaya bagi setiap warga negara.

Dengan kerja sama yang kokoh dan tekad kuat, Pengadilan Agama Blitar siap terus mendukung visi Kota Blitar menuju pelayanan publik kelas terbaik. Bersih dari korupsi, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan penuh dedikasi untuk Indonesia yang lebih maju.