Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Blitar menghadiri Peringatan Milad ke-49 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya sekaligus agenda Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI pada Senin hingga Selasa (22–23/12). Dalam momentum bersejarah tersebut, PA Blitar sukses mengukir prestasi dengan meraih predikat Juara 1 sebagai satuan kerja (satker) yang melaksanakan perjanjian kerja sama terbanyak.
Kegiatan yang berlangsung di Aula PTA Surabaya, Jalan Mayjen Sungkono No. 7, Surabaya tersebut dimulai sejak pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan pengadilan agama se-Jawa Timur. Keberhasilan PA Blitar dalam mengungguli satker lainnya dalam hal kolaborasi lintas instansi menjadi bukti komitmen PA Blitar dalam memperluas jejaring pelayanan publik.
“Penghargaan ini menjadi kado terindah akhir tahun bagi seluruh keluarga besar PA Blitar yang telah bekerja keras meningkatkan performa organisasi,” ujar Farida Hanim Ketua PA Blitar di sela-sela acara. Ia menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil dari konsistensi seluruh tim dalam membangun sinergi strategis dengan berbagai pihak guna mengurangi tingkat pernikahan usia anak di wilayah Blitar Raya.
Imbuhnya, banyaknya perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan bukan sekadar angka, melainkan bentuk transformasi birokrasi yang lebih terbuka dan adaptif. Jelasnya, apresiasi ini akan menjadi motivasi tambahan bagi jajarannya untuk terus berinovasi pada tahun mendatang.
Selain prosesi pemberian penghargaan, agenda utama kegiatan ini adalah pembinaan langsung dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. Pembinaan tersebut difokuskan pada penguatan integritas dan profesionalisme aparat peradilan dalam menghadapi tantangan hukum di era modern.
Peringatan Milad ke-49 PTA Surabaya sendiri merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi wadah evaluasi kinerja bagi seluruh satuan kerja di bawah naungannya. Di usia yang hampir mencapai setengah abad ini, PTA Surabaya terus mendorong pengadilan-pengadilan di daerah untuk mengoptimalkan pelayanan melalui digitalisasi dan kerja sama multisektoral demi mewujudkan peradilan yang agung.
