Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Blitar, Mohammad Faried Dzikrullah, memimpin rapat koordinasi bersama para kepala subbagian (kasubag) pada Senin (5/1/2026) di ruang kerja Sekretaris guna membahas sejumlah agenda terkait perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan anggaran.
Rapat tersebut membahas berbagai hal, mulai dari input pra-lelang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), penentuan pejabat pengadaan, Surat Perjanjian Kerja hingga pembahasan jaringan internet, termasuk detail kontrak yang akan dijalankan.
Selain itu, perencanaan pembangunan gedung turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa tenaga keamanan atau satuan pengamanan (satpam) yang bertugas di lingkungan PA Blitar wajib memiliki sertifikat sesuai ketentuan. “Aspek keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Mohammad Faried Dzikrullah menjelaskan, rapat juga menindaklanjuti kontrak kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Ia menambahkan, penyusunan program kerja tahun 2026 serta penyusunan outline anggaran tahun berjalan menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan perencanaan. “Seluruh bagian diminta segera menyusun program kerja secara terukur dan realistis,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa batas akhir pengusulan anggaran tahun 2027 ditetapkan pada 9 Januari 2026. Oleh karena itu, seluruh kasubag diminta proaktif menyiapkan usulan anggaran, termasuk penyusunan DIPA dan kertas kerja yang diperlukan. “Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen menjadi kunci dalam proses penganggaran,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas pengusulan pengadaan sarana penunjang, seperti kendaraan roda dua serta mobil operasional untuk mendukung kegiatan sidang keliling dan layanan kepada masyarakat. Selain itu, agenda penghapusan Barang Milik Negara (BMN) serta penjadwalan pemeliharaan BMN turut menjadi perhatian guna memastikan pengelolaan aset negara berjalan tertib dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari langkah awal PA Blitar dalam mengawali tahun kerja 2026 dengan perencanaan yang matang. Melalui penguatan koordinasi internal dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan serta pengelolaan anggaran, PA Blitar berupaya meningkatkan efektivitas layanan peradilan sekaligus mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.
