Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Blitar, Mursyid Syah, menghadiri undangan Wali Kota Blitar dalam agenda “Aksi Kota Blitar Peduli Sumatra” yang dirangkaikan dengan doa bersama serta penggalangan dana di Kantor Wali Kota Blitar pada Rabu (31/12/2025). Kegiatan yang digelar di penghujung tahun tersebut menjadi agenda strategis bagi jajaran Forkopimda dan berbagai lapisan masyarakat untuk menunjukkan solidaritas bagi korban bencana di Sumatra sekaligus menyongsong fajar tahun baru 2026.
Kehadiran Mursyid Syah dalam forum pimpinan daerah ini menegaskan posisi PA Blitar yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam misi kemanusiaan nasional. “Partisipasi kami dalam agenda ini adalah bentuk tanggung jawab moral institusi. Menyongsong tahun baru dengan berbagi adalah cara terbaik untuk membumikan rasa syukur,” ujarnya di sela-sela penggalangan dana.
Ia menekankan bahwa sinergi antara lembaga peradilan, eksekutif, dan unsur keamanan dalam kegiatan sosial merupakan cerminan dari kesatuan visi membangun bangsa. Jelasnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam donasi tersebut membuktikan bahwa semangat gotong royong di Kota Blitar tetap menyala kuat di tengah transisi pergantian tahun. Ia mengeklaim bahwa langkah ini akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi para korban di Sumatra bahwa mereka tidak berjuang sendirian.
“Doa bersama yang kita lantunkan hari ini adalah ikhtiar batin agar Indonesia, khususnya saudara kita di Sumatra, diberikan kekuatan untuk bangkit. Kita berharap tahun 2026 membawa kedamaian dan menjauhkan bangsa ini dari marabahaya,” imbuhnya. Ia mengutarakan bahwa aksi ini menjadi preseden positif bagi instansi lain untuk mengalihkan euforia perayaan tahun baru menjadi kegiatan yang lebih substantif dan bermanfaat bagi sesama.
Kegiatan “Aksi Kota Blitar Peduli Sumatra” ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai respons cepat terhadap rentetan bencana yang melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatra pada penghujung tahun 2025. Penggalangan dana yang terkumpul dari para pejabat dan warga akan disalurkan secara transparan melalui jalur bantuan resmi untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Agenda ini ditutup dengan doa bersama, menciptakan suasana khidmat sebelum detasemen waktu menyentuh angka 2026.
