Telaah Kritis Kewenangan Perubahan Biodata Akta Nikah Dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024

Oleh: Rizky Saputra, S.H.

I. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar masyarakat pencari keadilan (justiciabelen), akta nikah atau yang populer disebut Buku Nikah adalah lembar otentik yang melandasi keabsahan mahligai rumah tangga sekaligus menjadi pilar pemenuhan hak-hak sipil keperdataan. Namun, lembaran kertas tersebut sering kali berubah menjadi sumber masalah administratif ketika ditemukan kekeliruan penulisan nama, tanggal lahir, atau identitas diri. Kekeliruan sepele—seperti kurangnya satu huruf pada ejaan nama akibat salah ketik juru catat—menjadi tembok tebal yang menghalangi pengurusan dokumen publik vital, mulai dari paspor ibadah haji dan umrah, pencatatan ijazah anak, pendaftaran asuransi kesehatan, hingga pengurusan hak waris.
Keresahan masyarakat awam menghadapi kendala teknis ini kian membuncah ketika Kementerian Agama mengundangkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi baru ini membawa pergeseran kebijakan yang drastis dan mengejutkan. Pintu diskresi dan pelayanan perbaikan ralat secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) yang selama ini menjadi sandaran masyarakat untuk penyelesaian cepat kini ditutup rapat. PMA Nomor 30 Tahun 2024 mematok syarat mutlak bahwa setiap bentuk perubahan atau perbaikan biodata pada akta nikah, tanpa membedakan apakah itu kekeliruan teknis ringan atau perubahan status substantif, wajib melalui mekanisme persidangan permohonan (voluntaire) di Pengadilan Agama.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mendasar dari sudut pandang keadilan publik: mengapa untuk sekadar mengoreksi kesalahan ketik yang tidak disengaja oleh petugas negara, rakyat harus menanggung beban finansial panjar biaya perkara, meluangkan waktu berbulan-bulan, dan bersidang layaknya pihak dalam sengketa hukum? Lebih absurd lagi, regulasi ini mengabaikan kepastian tata cara eksekusi tindak lanjut pascapenetapan. PMA ini tidak mengatur secara eksplisit apakah salinan penetapan Pengadilan Agama dapat diserahkan ke KUA tempat domisili terdekat pemohon, ataukah harus dikembalikan ke KUA asal tempat pernikahan dilangsungkan bertahun-tahun silam.
Tulisan ini hadir sebagai ruang artikulasi atas keresahan mendalam pencari keadilan yang terjerat dalam labirin birokrasi tersebut. Dengan menguji evolusi historis regulasi pencatatan nikah, bedah normatif hukum positif, hingga pisau analisis Fiqh Siyasah dan kaidah taysīr (kemudahan), artikel ini berupaya membongkar kekeliruan logis dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 serta mendorong amandemen regulasi sebagai jalan tunggal pemulihan hak-hak masyarakat.

II. REKAM HISTORIS DINAMIKA ATURAN PERUBAHAN AKTA NIKAH

Urusan ralat dan perubahan data pada dokumen pernikahan di Indonesia memiliki jejak sejarah yang panjang dan selalu mengalami dinamika pasang surut. Pengaturan ini terus berayun di antara dua kutub kepentingan, yaitu fleksibilitas pelayanan administratif di satu sisi dan rigiditas formalisme hukum di sisi yang lain.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, negara pada dasarnya mengedepankan pendekatan kemudahan. Mengingat akses pendidikan dan ketelitian administrasi kependudukan pada era kemerdekaan belum merata, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada KUA Kecamatan dibekali wewenang administratif untuk memperbaiki kekeliruan tulis pada Buku Nikah. PPN dapat memberikan koreksi atau catatan pinggir (marge noot) pada lembar akta nikah berdasarkan dokumen otentik penyerta tanpa perlu melibatkan proses peradilan.
Pola ini berlanjut setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun sistem administrasi kependudukan untuk warga non-Muslim di Kantor Catatan Sipil mengarahkan penetapan Pengadilan Negeri untuk perubahan nama pada Akta Perkawinan, Kementerian Agama tetap mempertahankan pintu perbaikan administratif internal KUA bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, penataan teknis ini sempat mengalami pengetatan saat marak terjadi praktik pemalsuan identitas untuk poligami liar dan sengketa waris. Pemerintah sempat membatasi diskresi KUA, namun hal tersebut selalu dievaluasi kembali karena tingginya penumpukan beban masyarakat.
Pada era Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang disempurnakan melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019, pemerintah sebenarnya telah mencapai kompromi kebijakan yang sangat adaptif. Aturan terdahulu ini membagi ruang penyelesaian: perbaikan kesalahan tulis pada akta nikah dapat langsung diproses oleh KUA Kecamatan tempat domisili atau tempat nikah berdasarkan dokumen kependudukan resmi yang sah seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga. Masyarakat tidak perlu dipusingkan oleh prosedur persidangan formal selama kekeliruan tersebut murni bersifat kesalahan redaksional.
Sayangnya, capaian efisiensi birokrasi dan kemudahan pelayanan yang telah terbangun bertahun-tahun tersebut mendadak runtuh dengan hadirnya PMA Nomor 30 Tahun 2024. Kementerian Agama secara mendadak mencabut fleksibilitas tersebut dan memberlakukan monopoli kewenangan penetapan Pengadilan Agama untuk seluruh spektrum perubahan data nikah. Lintasan sejarah ini memperlihatkan bahwa bukannya bergerak maju menuju modernisasi pelayanan publik yang cepat dan inklusif, kebijakan terbaru ini justru melangkah mundur (setback) menuju formalisme birokrasi yang membebankan rakyat.

III. POTENSI BENTURAN ATURAN DAN KEBUNTUAN EKSEKUSI LINTAS KUA

Pengundangan PMA Nomor 30 Tahun 2024 menyisakan cacat yuridis yang fundamental jika dibenturkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara dan administrasi negara. Dari kacamata hukum positif, kebijakan ini berdiri di atas argumen tunggal yang pincang, yaitu perlindungan otentisitas akta otentik demi kepastian hukum (rechtssicherheit). Memang benar bahwa akta nikah adalah akta otentik yang memiliki daya pembuktian sempurna (volledig bewijskracht). Namun, menyamakan kedudukan antara “kesalahan ketik teknis” (clerical error) yang dilakukan oleh petugas pencatat dengan “perubahan identitas substantif” (seperti penggantian nama total atau manipulasi status hukum) adalah bentuk kekeliruan logika hukum (fallacy of generalization).
Akibat dari generalisasi yang kaku ini, masyarakat dihadapkan pada pelanggaran nyata terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seorang warga negara yang menjadi korban kesalahan ketik satu huruf oleh juru tulis KUA kini diwajibkan mendaftarkan perkara permohonan ke Pengadilan Agama, membayar panjar biaya perkara yang nilainya tidak sedikit, menyusun dokumen hukum, menghadirkan saksi-saksi, dan menunggu panggilan persidangan. Hal ini menciptakan ketimpangan yang amat tajam: kesalahan teknis dilakukan oleh aparatur negara, namun beban finansial, waktu, dan kerumitannya dibebankan sepenuhnya kepada penderitaan rakyat pencari keadilan.
Kondisi tersebut kian diperparah oleh adanya cacat krusial dalam norma PMA Nomor 30 Tahun 2024, yakni kekosongan hukum (rechtsvacuüm) terkait tata cara eksekusi tindak lanjut penetapan pengadilan. Beleid ini tidak menyebutkan secara tegas apakah petikan/salinan penetapan Pengadilan Agama yang mengabulkan perbaikan data wajib diserahkan kembali ke KUA tempat pernikahan diresmikan dahulu, ataukah cukup diserahkan ke KUA tempat tinggal/terdekat dari domisili pemohon saat ini.
Ketidakjelasan aturan eksekusi ini memicu masalah operasional yang sangat menyulitkan di tingkat praktis. Bayangkan realitas yang dialami oleh masyarakat urban atau perantau: pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan puluhan tahun lalu di wilayah pelosok di luar Pulau Jawa, namun saat ini telah berdomisili dan menetap di Pulau Jawa. Berdasarkan asas hukum acara (actor sequitur forum rei), mereka mengajukan permohonan ralat nama di Pengadilan Agama tempat domisili mereka saat ini. Setelah membuang energi, waktu, dan biaya hingga akhirnya permohonan dikabulkan oleh Hakim, mereka justru membentur tembok birokrasi baru di tingkat KUA.
Ketika hendak menerbitkan Buku Nikah baru atau mencatat perubahan data pada register, KUA lokal di tempat domisili sering kali menolak melakukan eksekusi dengan alasan bahwa Buku Registrasi Akta Nikah (Model N) secara fisik tersimpan di KUA tempat mereka menikah dahulu di luar Pulau Jawa. Akibatnya, warga yang bersangkutan dipaksa untuk terbang atau melintasi pulau hanya untuk mengantarkan selembar salinan penetapan pengadilan ke KUA asal, atau terjebak dalam proses korespondensi antar-KUA yang sangat lambat dan tidak pasti. Inefisiensi birokrasi yang berlapis ini membuktikan betapa PMA Nomor 30 Tahun 2024 dirancang tanpa memperhitungkan aspek keterjangkauan, sosiologis masyarakat, dan kemudahan eksekusi di lapangan.

IV. TINJAUAN FIQH TERHADAP ASPEK KEMUDAHAN (TAYSĪR) DAN KEMASLAHATAN RAKYAT

Dalam perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah Idariyyah), keberadaan negara dan instrumen kementerian ditujukan semata-mata sebagai pelayan kemaslahatan umat (khadim al-ummah). Setiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa (ulul amri) wajib diuji menggunakan kaidah fundamental Fiqh Siyasah yang sangat masyhur:
تصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
Terjemahan: “Segala tindakan dan kebijakan penguasa terhadap rakyatnya wajib disandarkan pada kemaslahatan.” (Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi’i dan dibukukan dalam Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyyah, Pasal 58)
Kemaslahatan yang menjadi syarat legitimasi kebijakan publik bukan sekadar konsep teoretis di atas kertas, melainkan wujud kemudahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat (maslahah haqiqiyyah). Ketika sebuah Peraturan Menteri justru memproduksi masyaqqah (kesulitan) baru, menyita tabungan rakyat untuk membayar biaya perkara, serta memaksa warga menghabiskan waktu berbelit-belit mengurus administrasi dasar, maka regulasi tersebut secara esensial telah menyimpang dari orientasi kemaslahatan yang diperintahkan syariat.
Islam adalah agama yang mengagungkan prinsip taysīr (kemudahan) dan mengharamkan perbuatan yang membebankan masyarakat di luar batas kewajaran. Landasan ini terpateri kuat dalam Al-Qur’an maupun petunjuk Rasulullah SAW yang secara tegas memperingatkan para pejabat dan pengelola negara melalui sabdanya:
يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا
Terjemahan: “Permudahlah oleh kalian dan janganlah kalian mempersulit, berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang berlari menjauh.” (Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 69 dan Imam Muslim No. 1734)
Dari prinsip ini, para ulama ushul merumuskan kaidah hukum Islam yang sangat mutlak:
المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ
Terjemahan: “Kesulitan itu harus menarik (mendatangkan) kemudahan.” (Ditegaskan oleh Jalaluddin Al-Suyuthi dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nadha’ir)
Jika ditarik ke dalam ranah pelayanan administrasi publik, kaidah taysīr menghendaki bahwa apabila sebuah tujuan hukum (yaitu keabsahan dan keakuratan data nikah) dapat dicapai melalui mekanisme yang lebih mudah, murah, dan cepat, maka negara haram hukumnya memilih jalur birokrasi yang sulit dan mahal. Memaksa rakyat untuk menempuh proses persidangan di Pengadilan Agama dan mengantarkan sendiri dokumen penetapan ke KUA asal di daerah yang jauh adalah bentuk masyaqqah mashnu’ah—kesulitan buatan yang diciptakan oleh kekakuan birokrasi. Kebijakan ini sama sekali tidak mencerminkan hadirnya negara dalam mengayomi rakyatnya, melainkan memperlihatkan wajah birokrasi yang tidak ramah dan menyusahkan.

V. REKOMENDASI TUNGGAL: AMENDEMEN TOTAL PMA NOMOR 30 TAHUN 2024

Mempertimbangkan segala kerusakan birokrasi, benturan asas hukum, kekosongan aturan eksekusi, serta pelanggaran terhadap prinsip kemudahan syariat, maka tidak ada pilihan lain bagi Kementerian Agama selain melakukan amandemen total terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Langkah perbaikan ini harus berfokus pada dua aspek perbaikan substantif yang dirajut secara utuh dalam satu naskah perubahan. Pertama, amandemen tersebut wajib mengembalikan dikotomi kewenangan perbaikan data secara proporsional dengan memisahkan secara tegas antara koreksi redaksional teknis (clerical error) dan perubahan identitas substantif. Kesalahan penulisan yang murni disebabkan oleh salah ketik ejaan nama, perbedaan tempat atau tanggal lahir, atau kesalahan redaksional ringan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui persandingan dokumen kependudukan resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang terbit sebelum pernikahan wajib dikembalikan menjadi kewenangan administratif Kantor Urusan Agama. Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah harus diberikan kembali wewenang ex-officio untuk menerbitkan Catatan Perubahan Data atau Buku Nikah baru secara gratis dan cepat, tanpa perlu memaksa masyarakat bersidang di Pengadilan Agama. Sementara itu, ranah Pengadilan Agama cukup difokuskan untuk mengadili perkara permohonan perbaikan data yang bersifat substantif, seperti pergantian nama diri secara total, perubahan status nasab atau nama orang tua, atau perbaikan data yang tidak memiliki kesesuaian dokumen dasar dan berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan pihak ketiga.
Kedua, guna mengatasi kebuntuan eksekusi penetapan pengadilan yang selama ini mengular bagi warga perantauan, amandemen regulasi ini harus memasukkan klausul eksplisit mengenai kepastian prosedur eksekusi lintas KUA berbasis pelayanan terdekat dari domisili pemohon. Aturan baru tersebut harus secara tegas menyatakan bahwa pemohon yang telah mengantongi Penetapan Pengadilan Agama berhak menyerahkan salinan penetapan tersebut ke KUA Kecamatan di tempat domisilinya saat ini. Selanjutnya, KUA Kecamatan tempat domisili tersebut wajib secara langsung menindaklanjuti penerbitan Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah pengganti, sekaligus melakukan koordinasi pemutakhiran data secara internal antar-KUA melalui sistem jaringan digital SIMKAH ke KUA asal tempat pernikahan dilangsungkan dahulu. Melalui formulasi narasi regulasi yang terintegrasi ini, warga negara tidak akan lagi dijadikan “kurir dokumen” yang dibebani biaya dan waktu perjalanan antar-pulau hanya untuk mengantarkan selembar penetapan pengadilan, sehingga efisiensi dan keadilan birokrasi benar-benar terwujud secara nyata.

VI. KESIMPULAN

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan telah terbukti gagal membaca realitas sosiologis dan kebutuhan dasar masyarakat pencari keadilan. Niat memperkuat otentisitas dokumen berubah menjadi belenggu birokrasi yang membebankan biaya, waktu, dan tenaga rakyat kecil untuk sekadar membetulkan kekeliruan satu huruf yang dilakukan oleh petugas negara. Kebuntuan aturan mengenai eksekusi salinan penetapan antar-KUA lintas daerah kian menegaskan betapa regulasi ini dibuat tanpa perencanaan pelayanan publik yang matang.
Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya tersesat dalam labirin birokrasi yang diciptakannya sendiri. Mengamandemen PMA Nomor 30 Tahun 2024 dengan mengembalikan kewenangan ralat teknis ke KUA serta menjamin kemudahan eksekusi penetapan di KUA terdekat adalah jalan tunggal pemulihan keadilan. Hanya melalui amandemen inilah, negara benar-benar menjalankan kewajiban konstitusional dan syari’atnya: mempermudah urusan rakyat, menjamin keterjangkauan keadilan, dan menghadirkan tata kelola birokrasi yang membawa kemaslahatan nyata bagi seluruh warga bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

  1. Buku dan Literatur Hukum:
    • Al-Suyuthi, Jalal al-Din. (1983). Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh Al-Syafi’iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
    • Al-Zuhayli, Wahbah. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr.
    • Manan, Abdul. (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
    • Posner, Richard A. (2014). Economic Analysis of Law. Edition 9. New York: Wolters Kluwer Law & Business.
    • Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
  2. Peraturan Perundang-undangan:
    • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
    • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
    • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
    • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.